SEKILAS BERITA

PKB Minta Pelatihan Bela Negara Harus Minim Unsur Militeristik

Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding meminta semua pihak tidak bereaksi berlebihan terkait pelatihan bela negara terhadap FPI oleh TNI.

Sebab, bisa jadi materi cinta tanah air, toleransi dan disiplin yang disampaikan pada pelatihan, mengubah kelompok yang anti kemajemukan, menjadi toleran.

“Syaratnya, Diklat bela negara lebih menekankan kepada memahami Pancasila, kebhinekaan, dan pemahaman agama yang rahmatan lil’alamin,” ujar Karding dalam keterangan tertulis, Kamis (12/1/2017).

Untuk itu, kesan militeristik pelatihan bela negara dengan berbagai atributnya, harus diminimalisir.

Idealnya, kata Karding, Diklat bela negara 80 persen materi soal sejarah perjuangan, konstitusi, persatuan, dan resolusi konflik.

Sisanya, penguatan disiplin dengan baris berbaris dan upacara.

Untuk mengembangkan semangat persatuan, menurut Karding, pelaksanaan Diklat seharusnya dilakukan dengan peserta yang beragam, tidak oleh satu kelompok ormas saja.

Berdasar pengalamannya mengisi berbagai pelatihan Empat Pilar yang dijalankan MPR, Karding mencermati di beberapa tempat, memang terjadi pendangkalan pemahaman soal Pancasila.

Ketua FPKB MPR itu, mengharap pelatihan bela negara dapat meningkatkan penghayatan terhadap Pancasila, sehingga semangat menjaga persatuan dan kebhinekaan di Indonesia terus terjaga.

Namun begitu, program Bela Negara harus ditopang dengan landasan hukum yang jelas, karena bila tidak ada aturan yang gamblang hanya akan menimbulkan kontroversi.

Termasuk isu militerisasi melalui organisasi-organisasi paramiliter yang dapat membahayakan semangat demokrasi di Indonesia.

Dengan regulasi yang jelas maka ukuran dan prasyaratnya juga akan menjadi jelas.

Menurut Karding, program bela negara tidak bisa hanya bertumpu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

“Ayat tersebut, harus diatur melalui peraturan atau regulasi setingkat undang-undang. Tidak adanya landasan hukum yang lebih detil, konsep dan tujuan program bela negara menjadi tak jelas,” kata Anggota Komisi III DPR itu.

Berita Terkini :